(Samarinda, 12 Oktober 2009) Hari ini Kapupaten Kutai Timur memperingati ulang tahunnya Kesepuluh. Kini, 80% PDRB kabupaten ini bergantung sektor tambang batubara, yang ternyata mematikan. Meski sejarah pengerukan batubara berlangsung sejak lama, tapi sekitar 48 persen dari  203.156 warga Kutai Timur miskin. Celakanya, sekitar 45 persennya berada di sekitar tambang PT Kaltim Prima Coal (PT KPC), milik Bumi Resources, pengeruk batubara terbesar di Kutai Timur, bahkan Asia tenggara. Sungguh, ulang tahun Kesepuluh ini bagai memperingati penjajahan PT KPC di Kutai Timur.

Bersama PT KPC, kekayaan batubara Kutai Timur hanya berpindah dari British Petroleum International Ltd (BP), Rio Tinto Australia kepada Bumi recources Tbk (BR). PT KPC menandatangani PKP2B selama 39 tahun  dan mengeruk lahan seluas lebih 90 ribu ha. Lima tahun lalu, 65 persen saham PT KPC dimiliki Bumi Resources – milik keluarga Abu Rizal Bakrie, ketua Partai Golkar. Sebanyak 30 persen lainnya milik TATA Energy India.

PT KPC mengeruk batubara di tiga kecamatan, Sengata selatan, Rantau pulung dan Bengalon.  Disinilah pemiskinan terus berlangsung secara sistematis lewat intimidasi, penggusuran lahan pertanian, perumahan, perusakan hutan dan sungai. perusahaan batubara terbesar se Asia Tenggara, di Kutai Timur.

Sejak masuknya PT KPC, pelanggaran HAM lewat penggusuran demi penggusuran dialami warga. Hingga 2008, ada   35 ribu ha lahan di bebaskan KPC, sebagian besar dengan cara perampasan. Pada 1986, perusahaan menggusur lahan 73 keluarga di kecamatan Sengata tanpa ganti rugi, untuk dibangun pemukiman karyawan. Empat tahun berikutnya, sekitar 32,35 ha lahan tambak milik 20 keluarga Sangata di Muara Bengalon, juga diambil paksa untuk lokasi penumpukan batubara. Tak ada ganti rugi, bahkan warga dilarang memasuki wilayah tersebut. Pada 2007, perusahaan mengerahkan 150 personel Polres, Polisi Militer dan Satpol PP mengeksekusi lahan petani Desa Singa Gembara seluas 27 ha.

Di Kecamatan Bengalon, hingga 2008, tanah yang dirampas PT KPC dengan dalih dijadikan jalur hijau  sekitar 20.482 Ha milik 287 keluarga. Tanah  itu dihargai rata-rata  Rp.11,9 permeter atau Rp.11 ribu per ha, sudah termasuk   tanam tumbuh  dan benda-benda lain  diatasnya.

Suramnya masa depan Kutai Timur juga tergambar dari perampokan energi oleh PT KPC. Dari 135 desa yang ada di kabupaten ini, hanya 35 desa yang mendapatkan layanan listrik. Saat yang sama, untuk mengoperasikan tambangnya, PT KPC menghabiskan 18,9 MW, setara listrik yang mengasupi 21 ribu rumah tangga, atau 42 persen kebutuhan listrik warga Kutai Timur. Sementara pasokan batubara dari PT KPC menerangi 17 Negara di Asia Pasifik, Eropa dan Inggris, sebaliknya Kutai Timur dibiarkan gelap merana. Sungguh ironi tak termaafkan,

Celakanya, tak ada satupun pejabat setingkat Bupati hingga Presiden negeri ini yang berani turun tangan terhadap ketidakadilan di Kutai Timur. Justru, mereka mengamini rencana Bumi Resources meningkatkan pengerukannya dua kali lipat, menjadi 70 juta ton, tahun depan. Untuk ini, mereka akan membutuhkan listrik hingga 152 MW untuk mengoperasikan tambangnya. Atau lebih tiga kali kebutuhan listrik warga Kutai Timur.

JATAM Kaltim menyerukan pemerintah, DPRD, para tokoh dan warga Kutai Timur segera bangkit bersuara menolak pemiskinan, penggusuran  dan krisis energi yang terus berlangsung. Rencana PT KPC meningkatkan produksinya hingga dua kali lipat tahun depan, harus dibatalkan. Kaji ulang Kontrak PKP2B PT KPC penting dipastikan agar keselamatan warga terjamin hingga perusahaan pergi pada 2021.

Pemerintah Kutai Timur harus segera meninjau kembali penopang ekonominya yang bergantung pada batubara yang mematikan. Hentikan pemberian ijin pertambangan, perusakan hutan, dan batalkan 58 ijin Kuasa Pertambangan batubara yang baru dikeluarkan.

Jika tidak, bisa dijamin masa ulang tahunnya yang akan datang, PT KPC akan membuat nasib Kutai timur bertambah suram ().

Kontak Media:
Kahar Al Bahri -  Sengata Kaltim, hp 081347900913
Luluk Uliyah – Jakarta, hp 08159480246

1. Dalam rangka peringatan Hari Bumi tahun ini yang jatuh setiap tanggal 22 April 2009 forum satu bumi menyerukan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar mampu untuk memberikan surat edaran kepada segenap perusahaan tambang batubara yang beroperasi di kota samarinda agar menghentikan aktivitasnya selama sehari penuh pada tanggal tersebut.

2. Menata ulang sektor pertambangan batubara, berupa:

a. Menghentikan pemberian ijin KP baru sesuai Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009.

b. Membuka ruang kepada publik untuk dapat memberikan masukan terhadap arah perbaikan jalannya kegiatan sektor pertambangan batubara di kota ini.

c. Mencabut ijin KP perusahaan batubara yang terbukti melanggar ketentuan dan merekomendasikan penutupan operasi kepada pemerintah pusat terhadap ijin PKP2B.

d. Menetapkan standar dan kriteria yang ketat terhadap pengelolaan pertambangan batubara sehingga warga kota dapat terjamin keselamatannya dari ancaman bencana ekologi, terpenuhinya kebutuhan ekonomi melalui skema pembangunan yang lebih aspiratif dan adaptif lokal.

3. Segera membuat rancangan kebijakan yang bersifat strategis bagi perkembangan kota Samarinda, dengan melibatkan  segenap para pemangku kepentingan untuk;

a. Menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Samarinda.

b. Menyempurnakan visi Kota Samarinda hingga dua puluh lima tahun mendatang.

c. Pawai ini diliput luas media dan ditutup dengan orasi ibu masniah perwakilan dari forum warga korban tambang batu-bara dari desa rimbawan, samarinda utara (Andi-Merah-Ocha)

-Talk show pertama berlangsung tgl 18 maret jam 11.00-12 00 dengan tema Batu-Bara dan keselamatan manusia. menghadirkan pembicara kahar al bahri (jatam kaltim) dan asman azis (budayawan dan pemerhati kebijakan) talkshow dipandu oleh michael adam dari Radio Metro. talk show dibuka dengan pemaparan tentang kondisi kota samarinda yang saat ini dikepung oleh kuasa pertambangan dan menimbulkan dampak seperti banjir dan pendangkalan sungai.

Antusisme pendengar ternyata sangat beragam, misalnya salah seorang penelpon, ibu yang bernama imah dari juanda 10 samarinda mengatakan bahwa “kita mengerti dampak tambang batu bara, sudah sangat memprihatinkan, kita juga sangat faham betapa pemerintah sudah tidak peduli dengan keselamatan warganya tapi apakah kita Cuma bisa diam setelah kita mengerti, ada momen seperti pemilu yang bisa kita gunakan untuk memilih pemimpin yang mau peduli dengan lingkungan apakah kita mau menggunakan moment itu atau tidak,”

Sementara penelpon kedua pak alif, lebih menyoroti tentang dampak pertambangan yang ada dikutai kertanegara yang juga berdampak langsung terhadap kota samarinda .”mas..harus membicarakan dampak ini sampai ketingkat provinsi karena kota samarinda itu dikepung oleh kutai kertanegara sementara kukar juga jor-joran mengeluarkan ijin KP”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan lugas misalnya asman aziz menggambarkan betapa kuasa pertambangan merubah kebudayaan masyarakat asli Kalimantan yang dulunya bertani dan bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah tapi sejak pertambangan dan HPH masuk mereka dilokalisasi seperti dibikinkan gereja dan sekolah dan dilarang berpindah-pindah untuk tidak menggangu kawasan tambang sehingga akses mereka terhadap hasil hutan semakin terancam”

Talk show ke dua berlangsung tgl 19 maret jam 11.00-12 00 dengan tema Batu Bara dan Utang Ekologi.menghadirkan pembicara kahar al bahri dan wiwin al hafsi (dosen dan aktivis bebsic) talkshow juga dipandu oleh michael adam dari radio metro,talk show dibuka dengan pemaparan tentang kondisi kota samarinda yang saat ini dikepung oleh kuasa pertambangan dan menimbulkan dampak seperi banjir dan pendangkalan sungai. juga sedikit mereview hasil talkshow kemarin.

Wiwien alhabsi dan Data Kesuma dalam talk show juga membicarakan tentang dampak batu bara yang telah merusak ekologi Kalimantan dan betapa banyak layanan public yang dihancurkan seperti jalan-jalan antar provinsi serta debu-debu yang sangat mengganggu keselamatan manusia beliau juga memaparkan tentang gerakan yang menginspirasi para aktivis untuk mulai menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh maraknya kuasa pertambangan.

Seorang penelpon (pak syamsudin) yang saat itu sedang mendengarkan radio dari mobil juga berinteraktif mengatakan ”pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap situsi seperti ini dan semestinya semua kerugian yang disebabkan oleh maraknya kuasa pertambangan dibebankan ke perusahaan bukan kepada masyarakat yang sudah terkena dampak dan lsm harus menjembatan hal tersebut”

Sedangkan pak Alif malah mengatakan “ saya tidak sepakat apa yang dilakukan oleh LSM sekarang karena walaupun menyajikan data toh ujung-ujngnya juga memeras perusahaan dan minta duit sama pemerintah mereka Cuma mau mengacaukan situiasi samarinda yang udah kondusif” pembicara menjawab bahwa tidak semua LSM seperti itu dan apa yang dilakukan jatam juga jauh dari itu, pembicara juga menggambarkan bahwa akan sangat berbahaya bagi masyarakat jika tidak ada fungsi control dan membiarkan berjalan tanpa pengawasan .juga pentingnya ketegasan sikap pemerintah terhadap dampak ekologis yang harus dubayar oleh perusahaan dan Negara-negara yang melakukan investasi pertambangan.

-Talk show ketiga berlangsung tgl 24 maret jam 11.00-12 00 dengan tema batu bara dan hak atas tanah.menghadirkan pembicara kahar al bahri dan RUSTAM S.Hut (dosen dan pengelola hutan lindung BUKIT SOEHARTO) talkshow juga masih dipandu oleh michael adam, talk show dibuka dengan pemaparan tentang kondisi kota samarinda yang saat ini dikepung oleh kuasa pertambangan dan menimbulkan dampak seperti banjir dan pendangkalan sungai.juga sedikit mereview hasil talkshow kemarin

Pak Rustam juga memberikan gambaran tentang kondisi hutan Dibukit SUHARTO yang sudah dikepung tambang, dan banyaknya kuasa pertambang yang mngincar wilayah tersebut,juga turunnya luas areal petanian yang ada disekitar tahura yang disebabkan aktivitas tambang.

Seorang pendengar dari segihan kutai kertanegara menceritakan pengalamannya “saya warga segihan saya sampaikan bahwa 3 orang warga kami sekarang ditahan oleh polisi kutai kertanegara, karena tertangkap mencuri batu bara PT.KYMKO dan PT.KAYAN (PKP2B) , di segihan ini adalah kejadian baru bagi kami karena selama ini kami biasa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup tapi sejak tambang masuk awalnya memang memberi duit untuk ganti rugi lahan tapi sejak itu tanah tani dan kebun juga diserobot, sumber airnya juga dikeruk jadi dengan terpaksa lahan kami yang tersisa juga kami jual ke perusahaan, nah masalahnya warga tidak punya keahlian apa-apa selain bercocok tanam sehingga ketika uang habis kami tidak punya penghasilan lagi dan terpaksa mencuri, ok. kalau kami salah karena mencuri tapi anehnya kok kami saja yang ditanggkap sedangkan pengusaha yang mau beli batu bara curian kami kok ngga’ ditangkap..tolong Bantu kami”

-Talk show ke empat berlangsung tgl 25 maret jam 11.00-12 00 wita dengan tema Batu Bara antara produksi dan konsumsi sedianya .menghadirkan pembicara kahar al bahri, fredy dari dinas pertambangan serta Ery Panca Setiawan dari SHI. talkshow ini rencana menghadirkan audiens dan dikemas seperti dialog public, on air,tapi kondisi samarinda yang sejak subuh dini hari hujan deras samapai sore (yang menimbulkan banjir) maka pembicara dari dinas pertambangan tidak datang dengan alasan terjebak banjir demikian juga audiens dari kalangan mahasiswa dan masyarakat korban tidak bisa datang sementara jadwal tidak bisa diundur jadi talk show ini berjalan apa adanya dengan dua pembicara saja.tanpa audiens bahkan pendengar yang biasanya merespon dengan telpon. (Merah-Andi-Ocha)

Surat Terbuka Tentang Pernyataan Sikap Bersama FSB, berangkat dari diskusi kritis atas kondisi yang dialami oleh masyarakat Samarinda dan perubahan kondisi lingkungan yang semakin buruk. Pernyataan ini adalah sebuah sikap dan posisi tegas yang dilakukan oleh beberapa lembaga pecinta alam dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam gerakan pelestarian alam dan isu lingkungan hidup di Kota Samarinda dan sepakat berhimpun dalam sebuah forum yang bernama Forum Satu Bumi atau yang biasa disebut FSB. Ini bukanlah gerakan sporadis yang hanya memiliki tujuan sesaat atas kenyataan yang terjadi melainkan sebuah gerakan terstruktur untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan warga kota Samarinda.

FSB sebelum mengeluarkan surat pernyataan ini telah melakukan serangkaian pertemuan dan akhirnya bersepakat untuk segera menindaklanjuti permasalahan terkait dengan isu pertambangan batubara dan korelasinya dengan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan warga kota, memutuskan untuk melakukan aksi pada tanggal 1 April 2009 berupa seruan terbuka tentang penghentian aktivitas tambang pada tanggal 22 April 2009 dalam rangka peringatan hari bumi.

Kami percaya bahwa sebuah proses pembangunan hari ini tidak mutlak harus dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dalam jangka panjang dan kami menyadari bahwa sektor pertambangan dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa ini dengan catatan harus dikelola secara bijak dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan kaidah kelestarian lingkungan. Untuk itu, arah dan strategi pengembangan sektor pertambangan yang baik harus ditata kelola dengan meninggalkan malpraktek seperti yang tengah didemonstrasikan oleh pemerintah saat ini.

Usaha untuk memberikan kritik, protes, maupun masukan atas arah dan strategi pengembangan pengelolaan kota dan Provinsi Kalimantan Timur yang lebih maju, sehat dan lestari sudah pernah berulang kali kami lakukan sebelumnya dan tidak akan pernah surut dalam waktu kedepan.

FSB yang termaktub dalam surat pernyataan terbuka ini adalah individu-individu, lembaga pecinta alam, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhimpun secara sadar dalam sebuah forum. Hal tersebut dinyatakan dengan kesadaran penuh bahwa pernyataan yang disampaikan pada hari ini adalah kehendak bersama untuk kondisi kehidupan yang lebih baik. Kami, Forum Satu Bumi (FSB) adalah Mapala Solitaire Fak.Hukum UNMUL, IMAPA UNMUL, LEPAS Fisip UNMUL, JATAM Kaltim, JEFF Kaltim, Planktos FPIK UNMUL, MAPFLOFA FAHUTAN UNMUL, CLUB MENANAM SAMARINDA, BEBSiC, SHI Kaltim, PMII POROS Kaltim, LBH Kaltim, Pokja 30 Samarinda dan individu-individu yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan terciptanya keadilan didalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

FSB akan menggalang dukungan dari segenap elemen masyarakat Kota Samarinda dan saat ini yang telah terhimpun dalam Solidaritas Masyarakat Korban Tambang. Mereka adalah korban dari aktivitas pertambangan di kota Samarinda yang akan menyatakan bentuk dukungannya atas pernyataan ini. Tanda dukungan dari individu-individu atas pernyataan ini akan terus berlangsung, daftar dukungan ini akan disebar ke berbagai sudut kota untuk memperoleh dukungan luas dari individu-individu bagian dari masyarakat Kota Samarinda.

Surat Terbuka Tentang Pernyataan Sikap Bersama ini kami ditujukan kepada Walikota Samarinda – Drs. Achmad Amins, MM – dengan tembusan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia – Jakarta
2. DPR Republik Indonesia – Jakarta
3. DPD Republik Indonesia – Jakarta
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia – Jakarta
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia – Jakarta
6. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – Jakarta
7. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional – Jakarta
8. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur – Samarinda
9. DPRD Provinsi Kalimantan Timur – Samarinda
10. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur – Samarinda
11. DPRD Kota Samarinda – Samarinda
12. Redaksi Kompas
13. Redaksi Tribun Kaltim
14. Redaksi Kaltim Pos
15. Redaksi Samarinda Pos
16. Redaksi Koran Kaltim
17. Pertinggal

Demikianlah pernyataan sikap bersama ini kami sampaikan dan kami mengajak kepada semua pihak yang memiliki perhatian terhadap isu pertambangan batubara yang lebih baik di kota Samarinda untuk dapat memberi dukungan atas gerakan ini.

Pernyataan sikap Forum Satu Bumi>>

Rute yang ditempuh adalah Samarinda menuju Kukar dengan menggunakan 3 mobil pick up kemudian peserta turun dibawah Conveyor PT.Tanito Harum yang berada tepat berada di tepi sungai Mahakam yang pada saat itu sedang mengangkut batu bara kedalam ponton dengan demikian peserta melihat langsung aktivitas angkut batu bara tersebut beberapa peserta nyeletuk berapa ton ya isinya kemana dibawanya ya berapa harganya,,,,

Celetuk itu kemudian Dijawab oleh peserta lain; banyak ,,tapi kita nga dapat apa-apa…kemudian para peserta yang terdiri dari 6 0rang dari bike to work 4 media lokal ( kaltimpost, tribun kaltim, sapos dan koran kaltim )12 orang tari Crossline community serta 3 dari panitia, melanjutkan perjalanan menuju sebulu sepanjang 12 km di sebulu peserta menyebrangi sungai mahakam menggunakan perahu klotok menuju sebulu kampung menuju segihan dan ke separi sepanjang 15 KM (kawasan beroperasinya 4 perusahaan tambang PKP2B, kitadin, kayan kymco dan mahakam sumber jaya. perjalanan ini diselingi dengan istirahat dan interaksi dengan masyarakat di sepanjang sungai mahakam, bahkan ketika melewati areal PT kayan peserta dengan spontan berhenti di stock pile batu bara dan menaikinya sembari membentangkan spanduk BATU BARA MEMBAKAR IKLIM diatas tumpukan batu bara sembari diawasi petugas keamanan tambang yang ternyata polisi.selanjutnya peserta diskusi di desa kertabuana disamping lobang-lobang bekas galian tambang yang ditinggalkan PT KITADIN .yang penuh racun tepat jam 14.00 wita para peserta memasukkan sepeda keatas mobil dan pulang setelah sebelumnya makan siang bersama . (Andi-Merah-Ocha)

Kami Forum Satu Bumi (FSB) sebagai bagian dari masyarakat kota Samarinda percaya bahwa dengan maraknya ijin Kuasa Pertambangan (KP) dan PKP2B yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah di wilayah administratif kota Samarinda secara logis akan menimbulkan dampak yang bersinggungan langsung dengan warga kota dan kondisi lingkungan hidup mereka. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1997, luas Kota Samarinda adalah 718 Km2 dan dari total luas wilayah kota tersebut sekitar 66,5% telah beralih fungsi menjadi daerah tambang batubara. Konversi lahan di daerah Samarinda yang sebenarnya lebih diarahkan sebagai kota jasa, industri, perdagangan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan pasti akan sangat berdampak terhadap perubahan rona dan tataguna kawasan.

Kondisi geografis Kota Samarinda 50% (356,91km2) adalah daerah dataran rendah terutama di daerah utara dan sekitar 25% dari total luas kota merupakan daerah bergambut yang yang cocok sebagai daerah resapan air, namun sekarang telah berubah fungsi. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan terdapat 4 DAS yakni DAS Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, Loa Bakung dan Karang Mumus. Hampir kesemua DAS yang ada di Samarinda tersebut terus mengalami pendangkalan sebagai akibat dari aktivitas pertambangan, galian C, pembangun properti dan perumahan.

Luas hutan kota Samarinda saat ini hanya tertinggal 0,8% (256,50Ha), semestinya ruang terbuka dan tertutup perbandingannya adalah 60%:40%, kondisi ini jelas tidak memenuhi syarat. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 mengenai Tata Ruang memandatkan 30% dari luas kota adalah kawasan terbuka hijau.

Hingga saat ini tak kurang dari 44 perusahaan tambang batubara yang mengantungi ijin KP dari pemerintah kota dan 5 perusahaan berijin PKP2B sedang dan akan terus menggerus kekayaan sumberdaya alam kota ini, dan masih ditambah dengan aktivitas penambangan yang menggunakan dalih ijin perumahan. Areal tambang batubara tersebar di masing-masing kecamatan yakni Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 KP, Samarinda Ilir sebanyak 6 KP, Samarinda Utara terdapat 14 KP, Sungai kunjang 5 KP, dan di Kecamatan Palaran dapat kita jumpai15 KP disana, sedangkan 5 PKP2B tersebar di Samarinda Utara, Samarinda Seberang dan Palaran. Namun pertanyaan mendasar yang belum mampu terjawab baik oleh pemerintah maupun perusahaan tambang yang bersangkutan adalah kontribusi sektor pertambangan batubara terhadap peningkatan kesejahteraan warga kota. Dari data yang dapat kami himpun menyebutkan bahwa pada tahun 2008 ternyata hanya tak lebih dari sepuluh milyar rupiah dana yang berhasil dihimpun dan masuk kedalam kas daerah dari sektor pertambangan batubara. Jumlah ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan ongkos yang harus dikeluarkan dari anggaran belanja Kota Samarinda untuk menutupi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan ini. Tak kurang dari Rp 191 milyar harus dibelanjakan hanya untuk mengatasi banjir yang semakin kerap menerjang kawasan pemukiman dan lahan produktif warga kota, jumlah ini belum termasuk biaya menutupi lubang-lubang di jalan yang ditinggalkan dari jejak roda truk pengangkut batubara yang menggunakan jalan umum.

Sektor pertambangan batubara di Samarinda ternyata hanya mampu menyerap sekitar 7% tenaga kerja sehingga sektor ini bukanlah sebuah solusi atas tingginya tingkat pengangguran yang ada. Dalam kacamata ekonomi yang lebih makro, harapan atas efek menetes kebawah dari investasi juga tak terbukti, hal ini dapat terlihat dari tidak berkembangnya daerah yang berada di kawasan sekitar tambang. Yang nampak adalah betapa lahan-lahan produktif warga berupa areal persawahan, kolam-kolam ikan tertutupi lumpur yang berasal dari pembukaan lahan tambang. Habisnya sumber penghidupan warga dalam upaya mereka mengakses faktor produksi yang dimiliki tentunya akan semakin mengaburkan makna pembangunan yang coba digagas melalui sektor pertambangan batubara ini.

Kami juga percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda seharusnya mencerminkan arah, strategi dan tujuan yang ingin disasar. Kebijakan Pemkot, yang tanggap terhadap dinamika perkembangan dan karakteristik wilayah yang ada dan kebutuhan warga kota mutlak dibutuhkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kami FSB menyatakan bahwa:
1. Situasi ini membuktikan betapa buruknya kualitas sistem pengelolaan sumberdaya alam kita dan rendahnya kompetensi pihak perusahaan pertambangan batubara. Begitu banyak ijin yang telah dikeluarkan tanpa melalui sebuah mekanisme yang tertata baik dan dilaksanakan secara tidak transparan. Hal di atas juga mencerminkan buruknya kinerja instansi teknis dalam melakukan penataan pembangunan di Kota Samarinda khususnya sektor pertambangan.
2. Aktivitas tambang batubara di Kota Samarinda ternyata mengabaikan unsur keselamatan warga kota dari bencana ekologi, meninggalkan utang lingkungan, melanggar hak warga kota atas tanahnya dan berakibat menimbulkan konflik sosial, tidak dirasakannya manfaat ekonomi bagi mayoritas warga kota.
3. Kebutuhan mendesak saat ini untuk segera mungkin diambil langkah tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan sektor pertambangan batubara di kota Samarinda.

Untuk itu kami FSB, menyerukan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Dalam rangka peringatan Hari Bumi tahun ini yang jatuh setiap tanggal 22 April 2009 kami menyerukan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar mampu untuk memberikan surat edaran kepada segenap perusahaan tambang batubara yang beroperasi di kota ini agar kiranya menghentikan aktivitasnya selama sehari penuh pada tanggal tersebut.

2. Menata ulang sektor pertambangan batubara, berupa:

a. Menghentikan pemberian ijin KP baru sesuai Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009.
b. Membuka ruang kepada publik untuk dapat memberikan masukan terhadap arah perbaikan jalannya kegiatan sektor pertambangan batubara di kota ini.
c. Mencabut ijin KP perusahaan batubara yang terbukti melanggar ketentuan dan merekomendasikan penutupan operasi kepada pemerintah pusat terhadap ijin PKP2B.
d. Menetapkan standar dan kriteria yang ketat terhadap pengelolaan pertambangan batubara sehingga warga kota dapat terjamin keselamatannya dari ancaman bencana ekologi, terpenuhinya kebutuhan ekonomi melalui skema pembangunan yang lebih aspiratif dan adaptif lokal.

3. Segera membuat rancangan kebijakan yang bersifat strategis bagi perkembangan kota Samarinda, dengan melibatkan segenap para pemangku kepentingan.

• Menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Samarinda.
• Menyempurnakan visi Kota Samarinda hingga duapuluh lima tahun mendatang.

Apabila seruan di atas tidak ditanggapi, kami akan melakukan perlawanan secara terstruktur terhadap jalannya aktivitas pertambangan batubara yang sangat tidak berpihak kepada rakyat dan pelestarian lingkungan.

Sikap ini kami ambil sebagai wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat yang selama ini telah menjadi korban aktivitas tambang batubara di Kota Samarinda.

Samarinda, 7 April 2009
FORUM SATU BUMI

Bersepeda Kampanye Perubahan Iklim

Salah satu rangkaian acara yang yang di laksanakan dalam Kampanye “HELP”  adalah bersepeda. Di Kalimantan Selatan, kegiatan bersepeda bersama  ini di lakukan pada hari minggu  tanggal 29 maret 2009.
Dengan mengambil tema “Bersepeda untuk Keadilan Iklim dan Lingkungan”, kampanye bersepeda ini sendiri di lakukan di Lapangan Murjani yang juga merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat kota Banjarbaru pada hari minggu, sehingga harapannya adalah bahwa public yang melihat acara ini akan menerima pesan yang di sampaikan para penggemar sepeda ontel ini bahwa bersepeda adalah sebuah tansportasi yang ramah lingkungan namun semakin tergerus dengan zaman dan teknologi.
Dengan mengambil rute Lapangan Murjani – Bundaran Simpang Empat – Jalan Trikora – Loktabat dan Kembali lagi Ke Lapangan Murjani, rute yang di lewati ini sekitar 12 KM dengan berbagai variasi medan jalan seperti tanjakan dan turunan dan yang paling penting adalah rute yang di lalui di sini merupakan jalur transportasi yang di biasa di lewati truk-truk batubara setiap harinya.
Tujuan mengapa jalur transportasi batubara yang di pilih adalah karena untuk mengingatkan bahwa dampak dari eksploitasi pertambangan batubara itu tidak memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat sekitar, yang ada malah membuat kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, gangguan kesehatan, pencemaran, banjir dan juga berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.
Koordinator Banjarbaru Ontel Mania, Pak Yono juga mengatakan bahwa “selama ini begitu besarnya dampak eksploitasi tambang batubara di kalsel tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kalsel, padahal begitu besarnya hasil tambang batubara di kalsel namun tetap saja listitriknya byar-pet setiap hari”
“dengan adanya kumpulan komunitas Banjarbaru Ontel Mania ini harapannya kami bisa memberikan sedikit pengaruh kepada masyarakat terkait dengan hemat energi dan juga transportasi ramah lingkungan bagi masyarakat kalsel sendiri” tambahnya.

Sedangkan Lomba Mewarnai Gambar dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2009 yang berlokasi di lantai 1 Gedung Student Centre UNMUL. Adapun pesertanya berjumlah 72 orang peserta dari 11 perwakilan SD dan 5 TK yang ada di samarinda. Yaitu, Dari SD 008 Sempaja, SD Muhammadiyah 1, SDK Sunodia, SD 014 Samarinda Ulu, SD 004 Sungai Kunjang, SD 032 Sambutan, SD 009 Samarinda Utara, 007 Bhayangkara, SD 011 Kedondong, SD 033 Samarinda, TK Islam Al-Azhar Loa Bakung, TK Cendrawasih, TK Jabal Ilmi, TK Al-Fallah Dr. Soetomo dan TK Bunga Bangsa, SD Muhammadiyah

Juara 1 diraih oleh Juliana L. Lemong perwakilan dari SDK Sunodia, Juara 2 diraih oleh Fadia Nurazizah perwakilan dari SD 033 Samarinda, Juara 3 diraih oleh Feren Putri Naluta perwakilan dari SD 007 Bhayangkara. Sedangkan Juara Harapan 1 diraih oleh Martelius Samuel perwakilan dari SDK Sunodia, Juara Harapan 2 diraih oleh Nafisya Haura B perwakilan dari SD Muhammadiyah 2, Juara Harapan 3 diraih oleh Khairunisa Avrilia perwakilan dari TK Cendrawasih dan Juara Favorit diraih oleh Zianaiz perwakilan dari TK Al-Fallah Dr. Soetomo. antusiame peserta sangat tinggi karena panitia menghibur mereka dengan menghadirkan pendongeng yang bercerita tentang damak pertambangan dan banjir yangterjadi di kota samarinda serta hiburan berupa band-band dari komunitas british pop, yang ada di samarinda dan kukar diantaranya Pencil, Rock ‘n Dolls serta televisi 14 inchi mereka mengusung tema batu bara membakar iklim. (Andi-Merah-ocha)